KPU Tolak DPT Tim Kampanye JK-Wiranto

Jakarta, esqmagazine.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak peryataan Tim Kampanye JK-Wiranto yang mengatakan ada 49 juta orang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Peryataan ini diutarakan anggota KPU, I Gusti Putu Artha di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (3/7).

Berkaca dari Pemilihan legislatif lalu, Putu mengakui ada yang tidak terdaftar. Namun, dia meragukan jika jumlahnya sebesar itu. "Logikanya bagaimana masih ada 49 juta tak terdaftar sementara DPT sudah 176 juta," ujarnya. 

Juru bicara JK-Wiranto, Ali Muchtar Ngabalin mengatakan, sedang menyiapkan sejumlah dokumen tentang adanya 49 juta orang yang belum terdaftar dalam DPT. Laporan itu diperoleh tim JK - Wiranto di 18 propinsi dan 120 kabupaten/kota.

Tambah Putu, KPU sudah maksimal dalam menyusun DPT berdasarkan undang-undang. Dia keberatan kekacauan DPT itu ditimpakan semuanya ke KPU. "Jangan melulu kalau ada yang tercecer itu dikeluhkan ke KPU," katanya.

Secara terpisah, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary dan anggota KPU, Abdul Aziz mengaku telah memerintahkan KPU daerah memasang DPT di tempat pemungutan suara (TPS) dan kelurahan serta memberikan DPT kepada tim kampanye. Saat ini data DPT yang lengkap memuat identitas pemilih hanya dimiliki oleh KPU kabupaten/kota.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nur Hidayat Sardini mengatakan, hak pilih warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat diakomodasi jika pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengakomodasi penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat bukti memilih.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Navis Gumay meminta KPU mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan mereka yang tidak tercantum dalam DPT bisa memilih dengan menggunakan identitas yang sah sepanjang tersedia surat suara di TPS. (tino)