Din Syamsuddin Tolak Penyeragaman UN
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin, menolak standarisasi kelulusan Ujian Nasional (UN) diseragamkan. Karena standar kelulusan di kota dan desa sangat berbeda.
"Standar kelulusan antara kota dan desa itu beda. Karena itu, saya tak setuju kalau ujian untuk siswa di kota dan desa diseragamkan," ujarnya.
"Meskipun ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA), paling tidak harus ada modifikasi yang lebih relevan untuk UN," ucap Din di saat menghadiri pencanangan gerakan infaq untuk Muktamar Mandiri dan Satu Abad Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 4, Pucang, Surabaya.
Dalam kesempatan itu pula, Din menyarankan agar perguruan tinggi seharusnya memiliki otonomi untuk menyeleksi calon mahasiswanya sendiri. Sehingga standar seleksi masuk perguruan tinggi tidak pula diseragamkan.
Senada dengan hal itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Prof Syafiq Mughni menyatakan UN memang tidak menggunakan prinsip pendidikan yang baik.
"UN itu menganggap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang sama, padahal ada saja siswa yang misalnya lemah di matematika, tetapi berpotensi di bidang lain," kata Syafiq yang selalu mendapat nilai di bawah lima untuk matematika tapi kini guru besar.
Kendati terpaksa, kata Syafiq yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu, perguruan Muhammadiyah tetap mengikuti UN. "Padahal, pelaksanaan UN kacau, tapi hasilnya dianggap serius. Jadi, logika UN itu tidak kena," ungkapnya. (ant/mei/jos – www.esqmagazine.com)
